Bagaimana membangun kerja sama lintas sektor
yang efektif dalam konteks tata kelola pembangunan kewilayahan tetap menjadi
salah satu sentral perhatian dari berbagai institusi nasional dan daerah.
Permasalahan klasik seperti tumpang-tindih kebijakan, disparitas-, salah
sasaran pembangunan menjadi alasan kuat dari urgensi pemanfaatan pola
koordinasi yang lebih inovatif dan efektif. Salah satu upaya Pusat, khususnya
dibawah Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian
Pariwisata untuk melakukan terobosan dalam konteks tata kelola kawasan
destinasi adalah melalui Program Destination Management Organization (DMO).
Saat ini Program Destination Management Organization
(DMO) yang dirintis oleh Kemenpar sejak 2011 telah memiliki 25 kawasan binaan
yang tersebar dari Aceh (Sabang) hingga Papua (Raja Ampat). Dalam
perjalanannya, terjadi transformasi dan peningkatan (scalling up)
kelembagaan dari pemberdayaan Kelompok Kerja Lokal (KKLP) yang juga dikenal
dengan Local Working Group (LWG) ke dalam bentuk Forum Tata Kelola
Pariwisata (FTKP). Sesungguhnya keberadaan FTKP merupakan salah satu
indikator penguatan kapasitas kelembagaan untuk tata kelola pariwisata yang
berkelanjutan di kawasan destinasi. Oleh sebab itu, dukungan terhadap inisiasi
pembentukan dan keberlanjutan FTKP perlu mendapat perhatian khusus, ungkap
bapak Ing. Benjamin Abdurahman Direktur Eksekutif LEKAD.
Pendekatan DMO merupakan salah satu bentuk aplikatif
dalam membangun kawasan destinasi dengan karaketristik collaborative governance. Melihat trend
positive pemanfaatan pola Tata Kelola seperti pada berbagai kawasan DMO ini,
maka sudah selayaknya aplikasi pola jejaring (kerjasama) lintas pelaku dan
antardaerah menjadi komponen integral dari konsep tata kelola pembangunan
daerah di Indonesia, ungkap Torang Nasution selaku kabid Tata Kelola Destinasi
Pariwisata Prioritas yang membidangi sekretariat Program DMO.
Sebagai contoh pelayanan kepada wisatawan, bagaimana cara
memberikan pelayanan terhadap tamu dari suatu hotel dapat menunjukan citra
buruk terhadap wisatawan yang melancong jika tidak diberi pelayanan baik.
Terlebih jika tamunya mengeluh terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan.
Harusnya bila perlu pihak hotel lebih perhatian dengan cara meminta GM-nya yang
langsung cek kesiapan kamar. Untuk itu perlu diperhatikan dari hal yang sekecil
apapun terhadap yang menyangkut pelayanan hotel terhadap tamunya, tutur Ir. Ina
Herliana Koswara, M.Sc. dari Pusat Pengembangan Kepariwisataan (P-P2Par)
sebagai narasumber kegiatan ini.
Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wilayah
Sumatera Selatan dan panitia pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Palembang dengan jumlah peserta 60 orang dari berbagai unsur terkait
kepariwisataan kota Palembang. 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar